Email: pgliipusat@gmail.com ✆: 0852 1117 8184 (whatsapp only), ☏ : 021 7252 831
banner

Dipanggil untuk Bersekutu dan Memberitakan Injil

Anggota PGLII terdiri atas 97 denominasi gereja dan 104 lembaga Kristen yang tersebar di 34 provinsi. Sebagaimana diketahui, bahwa pimpinan gereja-gereja dan lembaga-lembaga anggota PGLII memiliki keragaman latar belakang suku dan budaya sehingga identik dengan masyarakat Indonesia yang majemuk.

Pada waktu didirikan, 44 tahun yang lalu, keragaman atau kemajemukan PGLII telah diterima sebagai anugerah Allah yang harus disyukuri. Sehingga anggota PGLII menyadari adanya suatu panggilan bersama untuk bersekutu dan memberitakan Injil.

Tujuan

Komitmen untuk bersekutu dan memberitakan injil itu telah dijabarkan didalam konsideran Anggaran Dasar, pasal 9 tentang tujuan PGLII yang berbunyi sebagai berikut:

  1. Membela dan meneguhkan theologia Injili sesuai asas Injili.
  2. Memajukan pekabaran injil dengan cara membantu anggota-anggota PGLII dalam pelayanan di bidang Penginjilan, misi, pendidikan dan pelayanan masyarakat.
  3. Mewujudkan persekutuan dan pelayanan dalam terang Injil dengan cara mengintensifkan komunikasi dalam rangka koordinasi, integrasi dan sinkronisasi usaha-usaha pelayanan anggota-anggota PGLII.
  4. Menjalin kerjasama dengan gereja-gereja dan lembaga-lembaga nasional dan internasional.
  5. Menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan nasional.

Konstitusi, Munas dan Rakernas

Patut disyukuri bahwa dalam usianya yang ke 44 tahun, PGLII konsisten dalam melaksanakan amanat konstitusi melalui penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas). Pada penyelenggaraan Munas XI PGLII 24–27 Maret 2015 di Banten, kepanitiaan yang dipimpin oleh Ketua Pengurus Wilayah (PW) Banten Pdt. Dr. Freddy Soenyoto, M.Th., dihadiri Menteri Agama H. Lukman Hakim, SH. Hadiri pula para pimpinan organisasi aras nasional KWI, PGI, PGPI, PBI, Bala Keselamatan, dan Orthodok. Mewakili gereja aras nasional dalam memberikan sambutan adalah Sekretaris Umum PGI Pdt. Gomar Gultom, M.Th.

Penyelenggaraan Munas berjalan dengan baik dan berhasil menetapkan program, pernyataan sikap dan susunan kepengurusan PGLII periode 2015-2019. Terpilih sebagai ketua umum yaitu Pdt. Ronny Mandang, M.Th. Sedangkan sekretaris umum dipercayakan kepada Pdt. Dr. Freddy Soenyoto, M.Th. Mantan Ketua Umum Pdt. Dr. Nus Reimas menjadi ketua Majelis Pertimbangan (Maper).

Sesuai dengan ketentuan organisasi, selambat-lambatnya 3 bulan setelah Munas, PGLII harus menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Karena kasih dan pertolongan Tuhan, Pengurus Pusat (PP) PGLII Periode 2015-2019 telah menggelar Rakernas XI PGLII pada 9 – 11 Juni 2015 di Jakarta. Rakernas XI dihadiri pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus daerah, dan sinode-sinode dan lembaga-lembaga yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Selain ketua Maper, Rakernas dihadiri oleh General Secretary World Evangelical Alliance (WEA) Bishop Dr. Effraim Tentero, DR. Bllie Hanks, Jr dari The Evangelism Association Texas, dan perwakilan BIMAS Kristen Kementerian Agama. Masing-masing memberi sambutan. Sedangkan mewakili organisasi gereja aras nasional disampaikan oleh Wakil Sekretaris Umum PGI Pdt. Krise Anki Rott-Gosal. Ketua III PP PGLII Deddy Madong SH, dipercaya menjadii ketua panitia pelaksana Rakernas.

Hasil Rakernas XI berupa program komisi-komisi yang telah disusun dan diharapkan dapat menjawab apa yang menjadi kebutuhan anggota PGLII, warga gereja dan masyarakat Indonesia. Keputusan Rakernas telah sejalan dengan tujuan PGLII.

Untuk mencapai tujuan PGLII seperti apa yang dimaksud, sangat ditentukan beberapa faktor, antara lain: strategi, kepemimpinan, peran anggota, sarana-prasarana, dan pengelolaan konteks yang cenderung berubah-ubah. Strategi yang diejawantahkan dalam beberapa program kegiatan komisi-komisi yang ada, mencerminkan komitmen dan semangat kebersamaan serta kekayaan kreatifitas kaum Injili yang beragam latar belakang.

Strategi

Komisi Pelayanan Misi yang diketuai Pdt. Yunias Otniel telah menyusun 6 program kerja yang menyentuh kebutuhan anggota PGLII. Dimulai dengan meyusun database pelayanan misi anggota PGLII, komisi ingin mengukur potensi riil dari pelayanan misi yang sudah ada. Selanjutnya dalam upaya meningkatkan kualitas pelayan misi, komisi akan menggelar training misi. Sedangkan kebersamaan antar anggota PGLII dan di dalam organisasi WEA diwujudkan dalam penyelenggaraan pertemuan misi internasional. Berkaitan dengan usaha-usaha untuk pemberdayaan jemaat akan dilakukan melalui pemuridan dan pemberdayaan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Komisi ini juga akan melakukan pemuridan dan penginjilan kontekstual bekerja sama dengan Jim Yost dari Papua dan Ketua Sinode Gereja Kristen Kudus Indonesia (GKKI) Pdt. Hisar Simangunsong. Komisi mengerjakan pelayanan holistik seperti penyuluhan kesehatan, Sexual Holiness dan Narkoba, bekerjasama dengan BNN.

Untuk meraih hasil yang maksimal aktifitas PGLII ditunjang oleh sistem organisasi atau jaringan kelembagaan yang efektif. Untuk keperluan itu komisi jaringan kelembagaan yang diketuai Pdt. Budi Setiawan telah menuyusun suatu sistem jaringan kelembagaan yang dipercaya dapat menopang gerak langkah organisasi PGLII ke depan. Yang menjadi fokus komisi ini adalah mentoring dan equiping atau initiating, supervisi, ledership skill, keberadaan PW PGLII disemua provinsi, penentuan mentor disetiap wilayah dan evaluasi terhadap program kerja.

Kedua komisi di atas di bawah kordinasi Ketua I Pdt. DR. Roland Octavianus. Ketua II Pdt. DR. Sumbut Yermianto membawahi komisi pendidikan dan teologi yang diketuai oleh Pdt. Dr. Mikha Sulistyo dari STT Tiranus Bandung. Komisi ini menerjemahkan gagasan Manifeso PGLII ke dalam formulasi konseptual melalui simposium dan lokakarya tentang kaum Injili, Injil dan penginjilan. Bersamaan dengan itu, komisi menyikapi isu-isu nasional, seperti politik, demokrasi, hukuman mati, lingkungan hidup, pelayanan sosial, dari perspektif kaum injili. Dan yang menjadi perhatian penting lainya dari komisi pendidikan dan teologi adalah tentang legalitas STT-STT Injili, terkait dengan Undang-Undang Pendidikan dan regulasi lainnya.

Lain halnya dengan komisi komunikasi dan informasi yang di komandani oleh Pdt. Batara Sihombing dan Pdm. Freddy Situmorang, telah menetapkan berbagai program seperti pengadaan group WhatsApp, black berry, website dan membangun hubungan dengan media kristen, cetak dan ekektronik lainnya. Komisi ini telah menyusun berbagai program pelatihan bagi gereja-gereja dan lembaga-lembaga anggota PGLII. Komisi informasi dan komunikasi telah melakukan tugasnya, seperti peliputan aktifitas PGLII, WhatsApp, Website dan Majalah Suara Injili.

Komisi pelayanan masyarakat yang di dipimpin oleh Halmordi Samalagi, menetapkan 4 program utama yaitu, sertifikasi guru-guru agama kristen, yang dimaksudkan untuk mendapat tunjangan dari pemerintah daerah dan kementeriaan agama di 25 propinsi dimana PW PGLII telah dibentuk. Komisi juga telah mempersiapkan program yang dibutuhkan dalam tanggap darurat seperti bencana alam, melakukan pelayanan sosial, dan memberikan subsidi kepada putra-putri pendeta, pengerja dan hamba Tuhan serta dukungan peningkatan pendidikan bagi pendeta maupun hamba Tuhan dikalangan PGLII.

Sementara Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin Ps. Resha Sigarlaki, SH., dan beranggotakan praktisi hukum Arnold Hasudungan Manurung, SH., dan akademisi Hendra Haryanto SH, MH. Komisi fokus mencermati berbagai regulasi undang-undang dan peratuan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan. Berbagai kegiatan di bidang hukum yang telah ditetapkan menjadi program komisi, misalnya seminar-seminar dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum untuk pimpinan gereja-gereja dan lembaga-lembaga anggota PGLII. Komisi bertekad untuk melanjutkan dan mengembangkan program kemitran dengan lembaga seperti ELHAM dan kerjasama dengan Commision on Religius Liberty Commision dari WEA. Topik hangat yang sedang menjadi perhatian komisi ini adalah Rancangan Perlindungan Umat Beragama dan kajian terhadap implementasi Perber 2006.

Komisi informasi dan komunikasi, komisi pelayanan masyarakat dan komisi hukum dan hak asasi manusia di bawah kepemimpinan Ketua III Deddy Madong, SH.

Kaum profesional merupakan kekuatan tersendiri bagi PGLII, oleh karenanya potensi kaum profesional ini diharapkan dapat mendorong peningkatan mobiliasi PGLII melalui sumber daya dan dana. Pdt. Jimmy Kawilarang adalah figur yang tepat untuk memimpin komisi , hal ini nampak dari program yang ada dan segera disusun seperti kegiatan penggalangan dana atau fund rising yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Selain upaya mendata para pebisnis dan profesional, komisi mengadakan berbagai seminar dan pelatihan bagi warga gereja dalam rangka menyambut Masyarakat Ekonomi Asia.

Untuk pertama kalinya komisi pemberdayaan kaum perempuan terdiri atas empat pengurus dari berbagai latar belakang. Jane Olivia Kandou dari Sinode Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI), Suku Minahasa, mendapat kepercayaan untuk memimpin setelah berhasil membangun jaringan perempuan PGLI di wilayah Banten. Anggota komisi terdiri atas Erni Utama Halim, dari Suku Tionghoa, Amy Hutabarat dari Suku Batak, keduanya berdomisili di Jakarta, dan Mande Kawilarang dari Jawa Barat. Mereka adalah pegiat kaum perempuan dalam pelayanan gereja. Ketiganya dari Gereja Kristen Rahmani Indonesia (GKRI). Komisi ini telah menyusun berbagai rencana kegiatan antara lain seminar, penyuluhan, pelatihan-pelatihan di daerah tertinggal, pemberdayaan ekonomi istri-istri hamba Tuhan dan pendeta serta kunjungan kerja ke daerah-daerah. Komisi mencanangkan untuk mengikuti konferensi Woman Evangelical dan pelatihan di tingkat internasional.

Pdt. Wilfred Soplantila dipercaya kembali memimpin komisi pemuda dan anak. Setelah sukses dengan berbagai kegiatan internasional dilingkungan kaum injili, komisi ini akan membangun jaringan kerja antar komisi pemuda dan anak anggota PGLII, meningkatkan kerjasama urusan pemuda dan anak antar organisasi aras nasional, organisasi tingkat nasional dan organisasi tingkat internasional yang telah ada.

Bukan kebetulan kalau Ketua IV Dr. Inge Handoko, yang juga pimpinan Yayasan Iman, membawahi komisi profesional, komisi pemberdayaan kaum perempuan dan komisi pemuda dan anak, adalah figur yang menghargai komitmen dan peduli kepada isu-isu dan persoalan yang dihadapi oleh komisi yang dibawahinya. Hal tersebut telah dibuktikan dari keterlibatannya dalam mendukung berbagai kegiatan PGLII.

Program komisi-komisi diatas tidak akan dapat berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh dana. Bendahara Umum PGLII Reggie Tentero, SH, MH., telah membuat terobosan dalam upaya penggalangan dana. Reggie mengajak PP PGLII untuk tidak mengandalkan iuran anggota semata, melainkan dengan dasar pemikiran dan keyakinan bahwa sepanjang 44 tahun, PGLII telah memiliki potensi yang dapat dikelola untuk menunjang pembiayaan organisasi.

Potensi itu bukan saja meliputi kekayaan aset benda bergerak dan tidak bergerak yang kini dimiliki PGLII, melainkan relasi sosial yang telah terbangun. Meliputi warga gereja, gereja-gereja, lembaga-lembaga anggota PGLII dan komunitas kristiani lainnya. Program fund rising yang kelak akan dilaksanakan secara periodik, mulai digelar pada 29 September 2015 adalah kegiatan fund rising perdana sejak PGLII didirikan.

Program ini membuka peluang seluas-luasnya bagi para donatur dan pecinta pelayanan gerejawi untuk berpartisipasi, mewujudkan komunitas kristiani yang berdampak di tengah masyarakat dan bangsa Indonesia yang majemuk. Sekaligus mendorong upaya pekabaran Injil di tanah air.

Dinamika dan Tata Nilai

Sejak berdiri pada tahun 1971 dengan nama Persekutuan injili Indonesia (PII), PGLII telah tumbuh dan berkembang. Selain bertumpu pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), PGLII juga dibangun di atas Tata Nilai yang bersumber pada dasar Injili yaitu, Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas sebagai sumber hukum, landasan etika, moral dan kebenaran hingga melahirkan kearifan-kearifan yang mampu membawa PGLII untuk menghadapi berbagai tantangan dan kesukaran.

Dinamika pada Munas XI telah nyata menunjukan bahwa tata nilai yang melekat pada kepribadian dan pernyataan sikap Maper dipandang mengusik bahkan menghambat bagi sekelompok orang yang ingin merebut kepemimpinan dengan cara arogan dan pragmatis. Cara tersebut, diantaranya berupa: iming-iming jabatan yang dinyatakan secara terbuka, gandeng-menggandeng posisi, bahkan dalam bentuk cara-cara lain yang dibungkus dengan hal rohani atau dengan mengajak dan membawa tokoh kristen tertentu.

Oleh karenanya ketua umum terpilih, Pdt. Ronny Mandang menghendaki peran Maper selain memberi pertimbangan dan masukan kepada PP PGLII, juga terlibat aktif mempersiapkan, menyeleksi dan kaderisasi calon-calon pemimpin PGLII, lebih khusus pada posisi ketua umum dan sekretaris umum mendatang. Tentu saja dengan tetap mengedepankan dan mempertahankan Tata Nilai yang telah berlangsung pada pergantian kepemimpinan di tubuh PGLII.

Tata Nilai tersebut perlu dituangkan dalam kriteria tertulis untuk dapat menjelaskan syarat menjadi pengurus pusat sebagai terdapat pada AD/ART PGLII. Hal ini akan menjadi agenda utama dalam pergantian kepengurusan PGLII pada Munas XII. Sehingga tidak seperti membeli kucing dalam karung, juga tidak dilakukan secara paket dan terpisah, ataupun tidak memerlukan surat khusus dukungan setelah calon menjadi peserta penuh MUNAS, dan tidak dengan cara maju kedepan dan secara terbuka memproklamirkan diri (berkampanye), serta calon tidak perlu melakukan presentasi visi. Maper perlu menjelaskan maksud dan tafsir teks tentang syarat menjadi pengurus pusat dan calon ketua umum sebagaimana dimaksud dalam AD/ART PGLII.

Kepemimpinan, kekuasaan dan konteks

Sebuah organisasi sering dipandang sebagai suatu alat di tangan pemimpin, itu sebabnya konsep tentang kekuasaan dari sang pemimpin akan sangat menentukan gerak langkah roda organisasi. Apalagi PGLII yang bergerak di dalam konteks masyarakat dan bangsa Indonesia yang majemuk serta lingkungan alam dan bumi yang terus-menerus mengalami perubahan harus mampu dikelola oleh sebuah kepemimpinan yang berorientasi kepada pelayanan dan bukan kepada kekuasaan semata.

Telah dicanangkannya pola kepemimpinan kolektif di tubuh PP PGLII dalam berbagai kesempatan oleh Ketua Umum Pdt. Ronny Mandang menepis anggapan dan kekhawatiran akan munculnya seorang pemimpin yang hanya mementingkan popularitas jabatan atau bekerja one man show saja.

Mencermati rekam jejak dalam berorganisasi, pengalaman bernarasi Pdt. Ronny Mandang di PGLII, serta memperhatikan gagasan-gagasan pemikiran konseptual dalam perspektif Injili yang konsisten dan penerapan konsep pengelolaan organisasi modern yang terukur di sementara waktu berjalan ini, diyakini kepemimpinan PP PGLII Periode 2015-2019 memberikan semangat baru untuk berkiprah setara dengan organisasi aras keagamaan kristen atau non-kristen lainnya.

Kasus Tolikara yang melibatkan anggota PGLII, yaitu Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) misalnya, selain oleh karena kebesaran Tuhan yang menyertai PGLII, tetapi juga oleh sikap tanggap dan kepiawaian kepemimpinan ketua umum PP PGLII bersama MAPER yang mampu menghadapi abuse of power ataupun intoleransi yang terjadi di Tolikara. Pimpinan PGLII bergerak cepat melakukan kunjungan pastoral gerejawi kepada pihak korban. Hasil kunjungan pastoral gerejawi tersebut telah disampaikan sebagai wujud suara kenabian dari PGLII kepada Presiden Jokowi di Istana Negara pada 24 Juli 2015, 7 hari setelah tragedi tersebut.

Melalui peristiwa Tolikara, PGLII telah mengukir sejarah baru bagi pergerakan kaum Injili di Indonesia. Pemberitaan PGLII di media sosial, cetak dan elektronik dalam Kasus Tolikara telah mendapat apresiasi dari anggota-anggota PGLII dan membangkitkan keberanian untuk terus memberitakan Injil. Bahkan telah meningkatkan rasa memiliki PGLII dan solidaritas kaum Injili di Indonesia dan dunia. Salam Injili.



About PGLII