Email: pgliipusat@gmail.com ✆: 0852 1117 8184 (whatsapp only), ☏ : 021 7252 831
banner

Toleransi dan Sila Ketuhanan yang Maha Esa

Apa hubungan toleransi dan sila pertama Pancasila?

Collins Dictionary mendefinisikan tolerance (toleransi) sebagai ”the quality of accepting other people’s rights to their own opinions, beliefs, or actions”. Pengertian lainnya dari tolerance adalah endurance, fortitude (in the force of pain, hardship etc). Dengan perkataan lain, sikap toleransi mengandung pengertian memberi tempat kepada orang lain sebagai hak orang tersebut untuk memiliki pandangan, kepercayaan, dan tindakan-tindakan yang tidak sama dengan kita. Toleransi mengandung paham “setuju untuk tidak setuju”. Sikap ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat yang beragam agama, kepercayaan dan keyakinan-keyakinannya seperti di Indonesia karena menuntut sikap kedewasaan.

Yudi Latif menegaskan bahwa Sila pertama merupakan rumusan sintesis dari segala aliran dan agama dan kepercayaan di Indonesia (Latif, hal.39).

Hal ini disampaikan oleh Bung Karno secara jelas dalam pidatonya dihadapan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai) tanggal 1 Juni 1945: “Penggalian saya (Pancasila, pen) itu sampai djaman sebelum ada agama Islam. Saya gali sampai djaman Hindu dan pra-Hindu. Masyarakat Indonesia ini boleh saya gambarkan denga saf-safan. Saf ini di atas saf itu, di atas saf itu saf lagi. Saya melihat macam-macam saf. Saf pra-Hindu, yang pada waktu itu kita telah menjadi bangsa yang berkultur dan bertjita-tjita. Berkultur sudah, beragama sudah, hanya agamanya lain dengan agama sekarang, bertjita-tjita sudah” (Riyanto, hal. 19).

“Salah satu karaktertrek (karakteristik) bangsa kita, tjorak, djiwa kita baik di djaman saf keempat (kontak dengan Eropa), maupun saf ketiga (Islam), saf kedua (Hindu), saf kesatu (pra –Hindu), bahwa bangsa Indonesia selalu hidup di dalam alam pemujaan daripada sesuatu hal yang kepada hal itu ia menaruhkan segenap harapannya, kepertjayaannya” (Wibowo dalam Riyanto dkk, hal. 62).

Selanjutnya menurut Soekarno, sila Ketuhanan sudah tercantum dalam tradisi-tradisi rohani rakyat Indonesia. Sebelum agama-agama datang di bumi Nusantara sudah ada kepercayaan kepada Ratu Adil, Tuhan Keadilan, Sumber segala kebajikan yang diamalkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kongres Manila, 29 Djanuari 1951 Bung Karno menyatakan: “Belief in the Divine Omnipotence forms the essence of our culture, expressing itself in mutual respect and tolerance and in an elevated code of honour, kepercayaan kepada kemahakuasaan ilahi merupakan inti kebudayaan kita, yang menjelma dalam saling hormat-menghormati dengan damai serta dalam kode kehormatan yang tinggi”.

Maka kata “Ketuhanan” dalam pidato Presiden Soekarno tanggal 1 Juni 1945 itu merangkul dan mengayomi (inklusif) semua kepercayaan dan agama di bumi indonesia. Prinsip “Ketuhanan” bukan ditemukan dalam agama-agama tertentu saja, tetapi dalam pengalaman dan pemahaman setiap manusia indonesia baik secara perorangan maupun secara bersama-sama sejak zaman purba hingga zaman modern ini (Donatus dalam Riyanto dkk, hal. 143, 141).

Rumusan sila pertama Pancasila sebagai dasar negara dalam kata “Ketuhanan” dipandang sebagai hikmah dan kristalisasi agama dan kepercayaan leluhur bangsa indonesia.

Gagasan Soekarno seperti tertuang dalam kata “Ketuhanan” adalah satu hikmah dan kristalisasi pengalaman leluhur bangsa indonesia yang hendaknya menjadi pedoman penghayatan kepercayaan dan agama setiap manusia Indonesia dewasa ini (Donatus dalam Riyanto dkk hal. 145).

Dengan demikian jelaslah bahwa sila pertama “Ketuhanan yang Maha Esa” tidak dimaksudkan menunjuk kepada satu agama tertentu atau bahkan bentuk agama tertentu, melainkan kepada seluruh kepercayaan bangsa indonesia dari sejak zaman pra-Hindu hingga sekarang (beragam macam kepercayaan). Ini adalah jiwa seluruh rakyat indonesia (Pancasila), kepribadian bangsa Indonesia, atau secara singkat, identitas dari bangsa kita yang digambarkan dalam semboyan negara “Bhinneka Tunggal Ika”.

Agama tertentu bukan menjadi dasar pembentukan negara Indonesia, melainkan Kebangsaan. Bung Karno menjadikan Kebangsaan sebagai dasar utama pembentukan negara Indonesia dalam pidatonya di depan sidang BPUPKI 1 Juni 1945 di Jakarta: “Kita hendaknya mendirikan suatu negara “semua buat semua”. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan kaya, tetapi “semua buat semua”. Maka yang selalu mendengung di dalam saya punya jiwa, bukan saja di dalam beberapa hari di dalam sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai ini, akan tetapi sejak tahun 1918, 25 tahun lebih, ialah: dasar pertama, yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan. Kita mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia “(Haq, hal. 145).

Yudi Latif menegaskan pula bahwa: “Secara historis, Kelima sila Pancasila merupakan perpaduan (sintesis) dari keragaman keyakinan, paham dan harapan yang berkembang di negeri ini. Negara menurut alam Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama; sementara agama diharapkan bisa memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Pada saat bersamaan, Indonesia bukan “negara agama” yang hanya merepresentasikan salah satu (unsur) agama dan memungkinkan agama mendikte negara…sebagai negara yang dihuni oleh penduduk dengan multi agama dan multi keyakinan, Indonesia diharapkan dapat mengambil jarak yang sama terhadap semua agama/keyakinan, melindungi semua agama/keyakinan, dan harus dapat mengembangkan politiknya sendiri secara independen dari dikte-dikte agama“ (Latif, hal. 39, 45-46).

Menarik sekali Bung Hatta, ketika menjadi Wakil Presiden RI pernah mengatakan bahwa ”Janganlah agama dan negara disatukan, sebab kalau begitu, baik negara maupun agama akan hancur. Teokrasi merendahkan agama menjadi perkakas negara”. Hal yang sama juga, jauh sebelumnya telah diungkapkan ketika Bung Hatta berpidato di depan BPUPKI tanggal 30 Mei 1945 (Haq, hal.52).

Adalah Bung Hatta, tokoh pendiri negara, yang menunjukkan keprihatinannya jika kalimat dan kata-kata syariat Islam dari Piagam Jakarta itu tetap dipertahankan sebagai dasar negara. Ia akhirnya berhasil mempengaruhi pendukung Piagam Jakarta, agar kata-kata yang berkonotasi syariat Islam, baik dalam Pembukaan maupun dalam batang tubuh UUD 1945, dicoret demi persatuan bangsa dan tegaknya negara Indonesia sebagai negara kebangsaan (Haq, hal.37).

Pengejawantahan dari sila pertama Ketuhanan Yang maha Esa nampak dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Pasal mengenai kebebasan beragama ini dimuat pula dalam pasal 28d, 28e, 28g, 28i, dan 28j dari UUD 1945.

Dengan demikian peran negara Pancasila ialah menjamin dan melindungi kehidupan agama dan kepercayaan dari seluruh rakyat Indonesia. Ketentuan perundang-undangan yang merupakan derivasi dari pasal 28 dan pasal 29 UUD 1945 seharusnya menjamin kebebasan penduduk untuk beribadah dan mengembangkan agama dan kepercayaannya itu.

Terlebih lagi dengan telah diratifikasinya oleh DPR RI Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (yang berisi tuntutan untuk menjamin kebebasan beragama atau berkeyakinan) dengan Undang-undang No. 12 tahun 2005, maka Indonesia sebagai negara terikat secara hukum dan harus menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak yang terkandung di dalamnya.

Kovenan Internasional tentang hak Sipil dan Politik menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama dan kebebasan untuk menjalankan agama atau keyakinannya dalam kegiatan ibadah, penaatan, pengamalan dan pengajaran; kewajiban negara untuk melarang segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas agama yang mengarah pada hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan; dan hak kelompok minoritas untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri (Colbran dalam Lindholm dkk, hal. 685-686).

Dengan menyadari sepenuhnya bahwa semua agama besar di dunia merupakan agama Syiar, pemerintah wajib memperlakukan semua agama di Indonesia dengan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Namun dalam politik di lapangan ternyata masih banyak terdapat hambatan-hambatan dalam melaksanakan ibadah. Wahid Institut melaporkan telah terjadi 158 peristiwa pelanggaran di tahun 2014 yang mencakup pelarangan atas aliran agama tertentu, penyegelan Rumah Ibadah, “kriminalisasi” dan diskriminasi atas dasar agama.

Human Rights Watch juga mencatat di dalam laporannya di tahun 2014 bahwa kekerasan terhadap kelompok-kelompok agama minoritas masih terjadi di indonesia, khususnya terhadap kelompok Syiah. Komunitas HAM juga mencatat bahwa selama tahun 2014, lembaganya menerima 67 berkas laporan pelanggaran terhadap kebebasan beragama. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang berjumlah 39 berkas laporan.

Indonesia Legal Roundtable melaporkan bahwa total indeks Negara Hukum Indonesia tahun 2014 adalah 5,18. Untuk jaminan Hak atas kebebasan untuk berfikir, beragama, dan berkeyakinan nilai indikatornya: 3,99 yang merupakan penurunan yang cukup besar jika dibandingkan tahun 2013 sebesar: 5,31 (Indonesia Legal Roundtable, hal. 90,92).

Romo Magnis menyatakan keprihatinannya bahwa “negara kita tidak tegas dalam menjamin hukum, hak-hak dan hak-hak asasi manusia setiap warga dan setiap kelompok warga. Terutama itu kelihatan dalam pembiaran kekerasan atas nama agama yang kita lihat dari bawah -polisi setempat, sampai ke puncak negara kita. Negara nonton saja kalau seorang walikota terang-terangan membangkang terhadap keputusan Mahkamah Agung untuk membuka kembali sebuah gereja. Kapan kita mendengar dari pimpinan negara suatu pernyataan tegas, pernyataan bahwa minoritas-minoritas wajib kita lindungi, hak-hak mereka dihormati dan hidup serta ibadat mereka kita jamin -pun pula kalau mayoritas tidak menyetujuinya? Kalau negara sendiri tidak mempertahankan monopoli pemakaian kekerasan yang menjadi hak dasar negara beradab, jangan kita heran kalau republik kita akan merosot menjadi republik para preman, laskar dari bajingan dan akhirnya situasi kita akan sama dengan yang di Pakistan atau Somalia” (Suseno dalam Riyanto dkk, hal. 591-592).

Nampaknya toleransi masih jauh bagi sebagian golongan orang di Republik tercinta ini.

  1. Dibutuhkan satu revolusi mental dimana proses nation and character building dibangun kembali menuju mental Pancasila: saling menerima, saling mengakui, saling menghormati, saling menghargai.
  2. Pemerintah menjalankan mandatnya sesuai dengan pasal 9 butir 2 dan pasal 10 butir 1f Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terhadap Pemda dan aparat keamanan yang tidak menegakkan hukum sebagaimana seharusnya.
  3. Mendagri meninjau kembali serta membatalkan semua Perda-perda yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya. Semoga !


About PGLII